Fraksi PDIP Dan Gerindra Setujui Ranperda Pikid Dan RPJP APBD Batu Bara 2024 Menjadi Perda

DHASAM.co id - Batu Bara

Bertempat di ruang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bata menggelar rapat paripurna pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama atas laporan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (Pikid), dan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD tahun anggaran 2024 pada, Selasa (15/07/2025) pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh

Ketua DPRD Batu Bara Safi i,SH, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal SE.,M.AP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi,SH dan seluruh anggota DPRD Batu Bara, OPD dan Unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut masing – masing menyampaikan pendapat akhir fraksi, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan oleh Jalasmar Sitinjak. Terhadap ranperda pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah fraksi PDI perjuangan menghimbau Dinas - dinas terkait agar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan ranperda pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, guna memastikan efektivitas serta dampaknya.

Selain itu, fraksi PDI perjuangan meminta pelaksanaan paripurna ranperda memperhatikan potensi dampak negatif dari investasi seperti pencemaran lingkungan dan gangguan ketertiban umum, serta perlindungan bagi pengusaha lokal dan kecil guna memberikan manfaat kepada masyarakat secara merata.

Sedangkan terhadap rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, fraksi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu menghimbau kepada semua OPD agar perencanaan anggaran tahun mendatang dapat terencana dan terukur serta mengacu kepada kepatuhan, ketaatan dan mengutamakan kualitas dan menghindari kecurangan dan pelanggaran yang berlaku.

Setelah mencermati seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batu Bara, fraksi PDI perjuangan menyatakan menerima ranperda tentang Pikid dan RPJP APBD tahun anggaran 2024.

Sedangkan fraksi Gerindra melalui Adriansyah SH menyampaikan bahwa pembahasan pansus terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, menemukan beberapa masukan dan saran oleh pansus baik Makro maupun Mikro, serta peroleh Predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, perlu mendapatkan perhatian dari Pemkab Batu Bara. Diharapkan tahun - tahun kedepan dapat memperoleh predikat lebih baik lagi.

Sementara ranperda tentang Pikid fraksi partai Gerindra berharap pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mendukung Visi Dan Misi pembangunan jangka pendek, Menengah dan Panjang di kabupaten Batu Bara.

" Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi hendaknya jelas dan berkeadilan, transparansi, akuntabel, serta berorientasi pada produk lokal dan Sektor Strategis," ungkap Ardiansyah.

Dikatakan Ardiansyah, bahwa pendapat akhir fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dan ranperda tentang Pikid dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

(Dharma Samosir)