• Loading...

Manajemen PKS PTPN IV Gunung Bayu Akui Ada Dugaan Pungli : Itu Ulah Oknum

DHASAM.co id - SIMALUNGUN

Nama besar BUMN ternyata tak menjamin bersih dari praktik kotor.

Puluhan sopir truk angkutan Tandan Buah Segar [TBS] sawit pihak ketiga di PKS PTPN IV Regional II Gunung Bayu, Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara, mengaku jadi korban pemerasan sistematis.

Mau bongkar sawit? Wajib bayar. Kalau nolak? "Disuruh putar balik".

"Ini sudah keterlaluan Pak. Kami antri 5 hari kepanasan, kehujanan. Giliran mau masuk, dipalakin lagi. Negara rugi, kami juga rugi," ungkap salah seorang sopir dengan nada kesal, pada Senin [13/07/2026] sore. Identitas dirahasiakan demi keselamatan narasumber sesuai UU Pers.

TARIF "RESMI" PUNGLI: TOTAL RP275 RIBU/TRUK

Data yang dihimpun media ini, ada 3 pos pungutan yang sudah seperti "tarif" di PKS Gunung Bayu:

1. Jatah Sortasi : Rp100.000 - Rp150.000 /truk

2. Uang Timbangan : Rp15.000 /truk

3. Uang Jaga Malam : Rp10.000 /truk/malam

Total Rp125.000 - Rp175.000 sekali bongkar. Dengan "biaya tambahan" lain, sopir mengaku bisa habis Rp275.000 untuk 1 kali masuk.

Padahal Sortasi adalah tugas dan SOP pabrik untuk memilah TBS agar rendemen CPO maksimal. Bukan untuk diperjualbelikan.

NERAKA ANTRIAN : 5 HARI DI LUAR PABRIK

Penderitaan belum selesai. Karena sistem antrian kacau, sopir terjebak berhari-hari di luar gerbang.

"Solar habis buat manasin mesin. Makan beli. Tidur di kabin. Tapi tetap aja kalau mau bongkar, harus ada uang rokok," keluh sopir lainnya.

Jika 1 sopir bongkar 8x sebulan, maka potensi pungli yang beredar bisa Rp1,4 Juta - Rp2,2 Juta/bulan per sopir. Kalau ada 50 truk? Kalikan sendiri.

TANGGAPAN MANAJEMEN PKS PTPN IV GUNUNG BAYU

Dhasam.co id mengkonfirmasi hal ini kepada manajemen PTPN IV Regional II Gunung Bayu via WhatsApp, Selasa [14/07/2026]. Manager PKS, Rahyumi merespons: "Baiknya abg datang langsung konfirm ke maskep agar lebih jelasnya."

Sementara Maskep, Hamdani Damanik menegaskan:

"Tks infonya bg, jika mmg ada hal tersebut dipastikan itu ulah oknum. Alangkah baiknya jika ada perwakilan supir ataupun pemasok dikonfrontir terkait hal ini. Spy ditindaklanjuti di internal kami bg." ujar Hamdani.

Para sopir mendesak Direksi PTPN IV, KPK, dan Saber Pungli turun tangan. Mereka menilai pembiaran ini mencoreng nama BUMN dan merugikan negara.

(Tim Dhasam.co id)

Iklan