DHASAM. co id - SIMALUNGUN

Sehari setelah pemberitaan dugaan pungli Rp.275 ribu per truk di PKS PTPN IV Regional II Gunung Bayu, manajemen akhirnya buka suara. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dan menyebut itu "ulah oknum".

Namun para sopir mengaku sudah muak dengan janji. Mereka mendesak ada tindakan nyata dan transparan.

MANAJEMEN MINTA KONFRONTIR

Dalam konfirmasi via WhatsApp, pada Senin [13/07/2026], Maskep PKS PTPN IV Gunung Bayu, Hamdani Damanik menyatakan akan menindaklanjuti jika benar ada pungutan.

"Tks infonya bg, jika mmg ada hal tersebut dipastikan itu ulah oknum. Alangkah baiknya jika ada perwakilan supir ataupun pemasok dikonfrontir terkait hal ini. Spy ditindaklanjuti di internal kami bg," tulis Hamdani.

Sementara, sebelumnya Manager PKS, Rahyumi Arsa, meminta awak media datang langsung ke kantor maskep untuk konfirmasi lebih lanjut.

Pernyataan manajemen itu ditanggapi dengan nada kecewa oleh para sopir. Salah satu perwakilan sopir yang identitasnya dirahasiakan demi keselamatan mengaku praktik pungli ini sudah berlangsung lama dan menjadi "rahasia umum".

"Kami mau konfrontir sama siapa Pak? Nanti truk kami yang dipersulit. 5 hari antri sudah biasa. Ini bukan sekali dua kali, sudah jadi rahasia umum," ujarnya, Rabu [15/07/2026].

Ia menambahkan, para sopir saat ini tengah mengumpulkan bukti berupa rekaman video, catatan pengeluaran, dan nama-nama petugas yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

MINTA SABER PUNGLI TINDAKLANJUTI

Karena khawatir terjadi pembiaran, para sopir berharap Satgas Saber Pungli Polres Simalungun segera mengambil langkah.

"Kami tidak minta apa-apa. Cukup proses sesuai hukum. BUMN jangan dinodai oknum. Negara juga rugi," tegasnya.

Hingga Rabu sore, belum ada tindakan di lapangan. Aktivitas bongkar muat TBS di PKS Gunung Bayu terpantau masih berjalan seperti biasa.

DESAKAN AUDIT INTERNAL

Menanggapi hal ini, salah seorang warga yang enggan disebut nama mendesak Direksi PTPN IV untuk segera membentuk tim audit internal.

"Kalau benar ada pungli sistematis di level operasional, ini bukan hanya masalah disiplin. Ini potensi kerugian negara. Direksi harus segera bentuk tim audit internal dan copot oknumnya. Jangan tunggu APH yang masuk," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dhasam.co.id masih berupaya mengkonfirmasi ke Kantor PTPN IV di Medan terkait langkah resmi yang akan diambil perusahaan.

(Redaksi Dhasam.co id)