• Loading...

Dugaan Penyimpangan BUMNAG Pulo Pitu Marihat, Dana Belanja Lahan Ratusan Juta Rupiah Melebihi Modal Usaha

DHASAM.co id - Simalungun - Penyertaan modal sebesar Rp 164.865.000 kepada pengurus Badan Usaha Milik Nagori (Bumnag) Pulo Pitu Marihat di kecamatan Ujung Padang, kabupaten Simalungun, Sumater Utara, dipertanyakan kebijaksanaannya. Anggaran yang sejatinya ditujukan untuk penyokong kegiatan usaha diduga lebih besar dialihkan untuk pembelian aset tanah, hingga tujuan pendirian badan usaha menjadi tidak sejalan dengan aturan.

Ironisnya, alokasi dana untuk belanja lahan tercatat jauh lebih besar dibandingkan yang digunakan sebagai modal usaha. Pengeluaran yang dikutip mencapai ratusan juta rupiah justru mendahului pemanfaatan modal untuk kegiatan produktif. Padahal, hakikat pembentukan Bumnag adalah menghimpun dan memanfaatkan kekayaan nagori guna mendorong perekonomian masyarakat melalui usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Salah satu transaksi yang mencolok adalah pembelian tanah seluas 800 meter persegi yang direncanakan untuk penanaman buah naga. Harga yang dipatok mencapai ratusan juta untuk pembelian lahan tersebut, hingga total biaya lahan berpotensi membengkak jauh melebihi nilai penyertaan modal yang diserahkan nagori. Angka itu memicu kecurigaan adanya pembengkakan biaya tidak wajar serta ketidakjelasan dasar penetapan harganya.

Ketidakjelasan pengelolaan keuangan semakin nyata saat tiga orang Kepala Urusan (Kaur) di kantor desa Pulo Pitu Marihat memberikan keterangan pada, Kamis (27/08/2026). Secara tegas mereka menyatakan belum mengetahui rincian penggunaan anggaran itu, karena hingga saat ini belum ada laporan pertanggung jawaban dari pengurus Bumnag yang masuk ke administrasi nagori.

Padahal, penyertaan modal nagori pada dasarnya wajib ditempatkan sebagai sarana pengembangan usaha, bukan didominasi pembelian aset tetap. Jika dana justru terserap besar untuk pengadaan tanah tanpa perencanaan usaha yang matang dan teruji, dikhawatirkan badan usaha tersebut tidak berjalan dan justru mematikan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh masyarakat nagori pulo pitu marihat.

Belum adanya laporan berkala menandai lemahnya mekanisme pengawasan internal. Masyarakat desa selaku pemilik kekayaan seharusnya mendapatkan informasi terbuka mengenai kemana setiap rupiah diinvestasikan, berapa biaya riil yang dikeluarkan, serta kapan usaha tersebut diharapkan mulai memberikan keuntungan. Tanpa transparansi, risiko kerugian keuangan desa sangat terbuka.

Menyikapi kondisi itu, warga yang tidak berkenan namanya disebutkan berharap pihak berwenang segera melakukan penelusuran menyeluruh. Pengelolaan Bumnag harus dikembalikan ke koridor aturan. Penyertaan modal dipakai secara utama dan mendasar untuk kegiatan usaha, bukan tersedot dominan ke belanja tanah yang belum tentu bernilai ekonomis tinggi. Jika terbukti ada penyimpangan, pertanggungjawaban mutlak harus ditegakkan demi menyelamatkan uang rakyat.

Sementara Kepala Desa atau pangulu pulo pitu marihat, Umar, belum dapat dikonfirmasi hingga di terbitkannya berita ini.

(Red DHASAM.co id)

Iklan