DHASAM.co id - Minahasa Utara

Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung selama tiga hari sejak Kamis 29 Mei hingga Sabtu 31 Mei 2025.

Munas VI di pusatkan di Hotel Sentra Manado pada, Jumat (30/05/2025) dan dihadiri para bupati se-Indonesia.

Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M. Si hadir secara virtual, sementara yang hadir langsung di lokasi acara diantaranya Otonomi Daerah Prof Ilyas Rasyid, Bapak Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum APKASI untuk sisa masa bakti 2021-2026. .

Mengusung tema "Perkuat Solidaritas Daerah dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045", diharapkan Munas tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyatukan visi dan meningkatkan sinergi dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diwakili oleh Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M. Si membuka orientasi secara virtual dan menyatakan bahwa daerah harus terus meningkatan fungsi pemerintahan agar seluruh aspek dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah.

"Tentunya ini dapat terlaksana dengan baik dengan adanya satu persepsi dan partisipasi serta sinergitas seluruh komponen daerah," sebut Akmal Malik. 

Sementara itu Herman Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan ada empat dimensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni, pusat peningkatan layanan publik, peran serta dan partisipasi, pemberdayaan dan terakhir adalah daya saing daerah.

"Oleh sebab itu mari kita fokus pada empat dimensi ini, maka jika ini sudah dapat dilaksanakan secara maksimal maka bisa dikatakan sudah mencapai kemajuan dan kemandirian masyarakat," jelas Herman Suparman.

Sementara Prof. Ilyas Rasyid yang merupakan Bapak Otonomi Daerah pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa Apkasi merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan dan merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

(Dharma Samosir)